Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan keinginannya untuk menggandeng koalisi masyarakat sipil dalam proses transformasi dan reformasi internal kepolisian. Ia percaya bahwa masukan dari berbagai elemen masyarakat ini akan memberikan perspektif yang lebih luas dan bermanfaat bagi perbaikan institusi Polri.
“Beberapa hari ke depan kami akan mengundang koalisi masyarakat sipil untuk juga ikut berbicara, memberikan masukan kepada kami,” ungkap Sigit. Harapannya, semua masukan ini dapat disusun menjadi data akurat untuk dijadikan landasan kebijakan ke depan.
Sigit mengakui bahwa pihaknya telah menerima banyak masukan dari para ahli dan pengamat yang berpengalaman. Ia percaya bahwa hal ini merupakan langkah positif untuk mendengarkan suara masyarakat demi mewujudkan Polri yang lebih baik.
“Semua hal ini akan kami sampaikan beserta temuan dan identifikasi masalah yang ada,” jelasnya. Dengan langkah ini, Sigit berharap dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan Polri.
Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Reformasi Polri
Keterlibatan masyarakat sipil dalam reformasi Polri sangatlah penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat. Dalam konteks ini, Sigit menegaskan bahwa feedback dari masyarakat akan sangat membantu dalam proses tersebut.
“Kita ingin mendapatkan perspektif yang komprehensif dari masyarakat, terutama mengenai isu-isu yang sering dihadapi,” tambahnya. Dengan demikian, Polri dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik.
Pentingnya keterlibatan ini juga sejalan dengan misi pemerintah untuk menciptakan institusi yang lebih bersih dan transparan. Melalui dialog yang terbuka, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun kepercayaan terhadap Polri.
“Kami tidak ingin Polri jadi institusi yang terasing, tapi justru sebaliknya, kami ingin Polri dekat dengan rakyat,” tegas Sigit. Dengan pendekatan ini, diharapkan reformasi tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga dapat dirasakan dalam praktik sehari-hari.
Menindaklanjuti Arahan Komite Reformasi Kepolisian
Sigit menyebutkan bahwa upaya reformasi ini juga sesuai dengan arahan Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Presiden. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola institusi kepolisian di Indonesia.
“Tim yang dibentuk oleh Bapak Presiden akan mengevaluasi semua masukan yang telah kami terima dan mendiskusikannya lebih lanjut,” ujarnya. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa semua rekomendasi dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.
Dari tim komisi yang ada, Sigit meyakini bahwa akan ada masukan berharga yang dapat mengoreksi dan menambah kebijakan yang telah ada sebelumnya. Ini merupakan bagian dari upaya menciptakan Polri yang lebih profesional dan berintegritas.
“Instansi Polri harus terbuka dan siap melaksanakan semua rekomendasi yang dihasilkan dari proses ini,” tambahnya. Pendekatan ini bisa menjadi model bagi lembaga-lembaga lain dalam era reformasi.
Struktur dan Anggota Tim Transformasi Reformasi Polri
Tim transformasi yang dibentuk oleh Sigit terdiri dari 52 perwira tinggi dan perwira menengah Polri. Struktur ini menunjukkan keseriusan dan komitmen untuk melakukan perubahan yang signifikan dalam institusi kepolisian.
“Saya ditunjuk sebagai pelindung tim, dan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo sebagai penasihat,” jelas Sigit. Ini menunjukkan bahwa posisi-posisi kunci diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dan memahami dinamika kepolisian.
Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana, juga diberikan tugas berat sebagai Ketua Tim Transformasi. Di bawah kepemimpinannya, diharapkan tim ini dapat merumuskan langkah-langkah strategis dalam reformasi Polri.
“Kami percaya bahwa dengan langkah yang tepat, Polri bisa menjadi institusi yang lebih baik dan lebih dipercaya,” ujar Sigit. Melalui kolaborasi dan komitmen yang tinggi, langkah-langkah ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik.
